JAKARTA - Industri asuransi merupakan salah satu sektor yang sangat bergantung pada kepercayaan nasabah.
Kepercayaan ini akan tetap terjaga jika perusahaan asuransi mampu menunjukkan pengelolaan yang baik dalam hal tata kelola dan manajemen risiko. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya kedua aspek tersebut dalam menjaga keberlanjutan dan reputasi industri ini.
Menurut Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang OJK, Sumarjono, tata kelola dan manajemen risiko harus diterapkan bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai budaya yang harus diintegrasikan ke dalam setiap operasional perusahaan asuransi.
OJK telah mengambil langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan berbagai regulasi baru yang bertujuan memperkuat pengelolaan risiko di industri asuransi. Salah satu regulasi terbaru adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025, yang berlaku mulai 22 Maret 2026.
Regulasi ini dirancang untuk memperkuat ekosistem asuransi kesehatan dan mendorong perusahaan asuransi agar lebih akuntabel dalam pengelolaan dana perlindungan asuransi jiwa masyarakat.
Penerapan regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasional perusahaan asuransi lebih transparan dan terhindar dari penyimpangan yang dapat merugikan nasabah.
Di samping itu, OJK juga memperkuat pengawasan terhadap perusahaan asuransi melalui peningkatan perlindungan hak-hak pemegang polis. Hal ini penting karena banyak nasabah yang mengandalkan asuransi sebagai jaring pengaman keuangan mereka, terutama dalam kondisi darurat atau keadaan tertentu yang memerlukan klaim.
OJK dan DPR RI Mendorong Pengawasan yang Lebih Ketat
Tidak hanya OJK, langkah-langkah pengawasan juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Anggota Komisi VI dan Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Herman Khaeron, menjelaskan bahwa DPR memanfaatkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperdalam masalah tata kelola keuangan di sektor asuransi.
Salah satu fokus utama adalah mendorong perbaikan sistem pengendalian internal dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan yang ada.
DPR juga mendorong realisasi Program Penjaminan Polis yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Program ini bertujuan untuk memberikan bantalan perlindungan kepada nasabah apabila terjadi kegagalan finansial perusahaan asuransi.
Hal ini memberikan rasa aman bagi nasabah, karena mereka tidak perlu khawatir akan kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya.
Contoh keberhasilan program ini dapat dilihat dari kemajuan yang dicapai oleh IFG Life, yang kini mengelola portofolio polis nasabah eks Jiwasraya.
Pengelolaan yang semakin membaik ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dan menjadi model bagi perusahaan asuransi lainnya.
Peran Asosiasi Asuransi dalam Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
Di samping OJK dan DPR, asosiasi yang mewakili industri asuransi juga berperan aktif dalam meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko.
Emira E. Oepangat, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), menyatakan bahwa penguatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang perasuransian menjadi salah satu fokus utama untuk memperbaiki tata kelola di sektor ini.
AAJI mendirikan Grha AAJI sebagai pusat kolaborasi dan pengembangan ekosistem pembelajaran yang dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan para pelaku industri asuransi.
Upaya tersebut tidak hanya untuk menghindari potensi kecurangan internal (fraud), tetapi juga untuk memastikan bahwa pembayaran klaim dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan polis.
Selain itu, manajemen risiko yang baik diperlukan untuk meminimalisir risiko fraud eksternal yang dapat merugikan nasabah. Pengendalian yang ketat dalam hal ini diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan yang dapat mengganggu stabilitas perusahaan asuransi.
Pengaruh Fraud terhadap Industri Asuransi dan Solusi untuk Mengatasinya
Fraud atau kecurangan merupakan salah satu masalah besar yang dapat mempengaruhi stabilitas sebuah perusahaan asuransi.
Menurut Emira E. Oepangat, fraud dapat berkontribusi sekitar lima persen terhadap rasio klaim dalam perusahaan asuransi. Hal ini jelas akan berpengaruh pada stabilitas premi yang dibayarkan oleh nasabah, sehingga perusahaan asuransi perlu melakukan upaya yang maksimal untuk menghindari terjadinya kecurangan.
Oleh karena itu, tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif sangat diperlukan. Salah satu cara untuk meminimalisir risiko fraud adalah dengan memastikan bahwa pembayaran klaim dilakukan kepada orang yang tepat dan sesuai dengan jumlah yang benar. Hal ini juga penting untuk menjaga hubungan yang baik antara perusahaan asuransi dan nasabah.
Upaya penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang dilakukan oleh OJK, DPR, dan asosiasi asuransi diharapkan dapat memberikan hasil positif bagi industri asuransi di Indonesia.
Kepercayaan nasabah adalah kunci utama bagi keberlanjutan industri ini, dan dengan pengelolaan yang baik, industri asuransi dapat terus tumbuh dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.
