JAKARTA - Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tidak hanya berdampak pada permukiman dan infrastruktur umum, tetapi juga mengganggu sektor pendidikan.
Banyak fasilitas sekolah mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda, mulai dari kerusakan ringan hingga bangunan yang tidak lagi dapat digunakan. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk bergerak cepat agar proses pendidikan tetap berjalan meskipun berada dalam situasi pascabencana.
Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mulai melakukan langkah percepatan dalam perbaikan fasilitas pendidikan yang terdampak.
Fokus utama dari langkah ini adalah memastikan kegiatan belajar mengajar tidak terhenti meskipun sebagian fasilitas sekolah mengalami kerusakan.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menyebut ribuan fasilitas pendidikan terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) akan segera diperbaiki.
Upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah guna memastikan seluruh data kerusakan dapat dihimpun secara akurat sebelum proses perbaikan dilaksanakan.
"Memang cukup banyak yang terdampak, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Ini sedang dikoordinasikan dan kita kumpulkan datanya dari pemerintah daerah," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Tito Karnavian.
Langkah pengumpulan data tersebut menjadi tahap awal yang penting untuk menentukan skala prioritas dalam proses rehabilitasi fasilitas pendidikan di wilayah terdampak.
Satgas PRR percepat perbaikan ribuan sekolah terdampak bencana
Pemerintah menilai bahwa pemulihan fasilitas pendidikan harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Oleh karena itu, proses rehabilitasi sekolah dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan yang telah diidentifikasi oleh pemerintah.
Ia menjelaskan pemerintah telah mengklasifikasikan tingkat kerusakan sekolah mulai dari rusak ringan, sedang, berat hingga bangunan yang hilang sama sekali.
Pengklasifikasian ini dilakukan agar pemerintah dapat menentukan metode penanganan yang paling tepat bagi setiap fasilitas pendidikan yang terdampak bencana.
Sekolah dengan kerusakan ringan tentu membutuhkan penanganan yang berbeda dibandingkan dengan sekolah yang mengalami kerusakan berat atau bahkan kehilangan bangunan sepenuhnya.
"Yang mana rusak ringan, sedang, dan berat itu diklasifikasi. Nanti diperbaiki secara bertahap dengan skala prioritas," ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap proses rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sekolah yang memiliki kerusakan paling parah akan menjadi prioritas utama dalam proses perbaikan.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor penting dalam mempercepat proses rehabilitasi. Data yang akurat dari pemerintah daerah akan membantu pemerintah pusat menentukan langkah penanganan yang paling tepat.
Kegiatan belajar tetap berjalan
Di tengah proses rehabilitasi yang masih berlangsung, pemerintah memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan. Hal ini menjadi prioritas utama agar para siswa tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.
Meski demikian, pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Sekolah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang tetap digunakan sambil dilakukan perbaikan.
"Tetapi yang utama pendidikan harus berjalan. Maka yang rusak ringan dan sedang diperbaiki sambil kegiatan sekolah tetap berlangsung," kata Tito.
Langkah ini diambil agar siswa tetap dapat mengikuti proses pembelajaran meskipun fasilitas sekolah belum sepenuhnya pulih. Dengan demikian, dampak bencana terhadap kegiatan pendidikan dapat diminimalkan.
Selain itu, guru dan tenaga pendidikan juga terus berupaya menjaga kualitas proses belajar mengajar meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas.
Pemanfaatan fasilitas belajar darurat
Untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas belajar darurat sebagai solusi sementara. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu memastikan kegiatan pendidikan tetap berlangsung hingga proses pembangunan kembali selesai.
Sementara itu, sekolah yang mengalami kerusakan berat untuk sementara memanfaatkan fasilitas darurat, seperti tenda belajar yang disediakan oleh pemerintah bersama berbagai kementerian.
"Yang rusak berat ada yang masih belajar di tenda. Dari BNPB dan Kemendikdasmen juga ada tenda yang dilengkapi peralatan lainnya," ujarnya.
Penggunaan fasilitas darurat menjadi langkah sementara yang diperlukan dalam situasi pascabencana. Meskipun tidak sepenuhnya ideal, keberadaan tenda belajar dapat membantu memastikan siswa tetap dapat mengikuti kegiatan pembelajaran.
Menurut Tito, secara umum proses belajar mengajar di wilayah terdampak bencana hampir seluruhnya sudah kembali berjalan meskipun belum sepenuhnya ideal.
"Proses belajarnya hampir 100 persen sudah berjalan, tetapi memang masih ada yang belum maksimal dan belum ideal," katanya.
Hal ini menunjukkan bahwa berbagai pihak telah berupaya keras untuk memastikan kegiatan pendidikan tetap berlangsung meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.
Pendataan ribuan sekolah terdampak
Proses pemulihan fasilitas pendidikan memerlukan data yang akurat mengenai jumlah sekolah yang terdampak serta tingkat kerusakannya. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pendataan secara menyeluruh di wilayah yang terdampak bencana.
Berdasarkan data sementara, sekitar 3.700 satuan pendidikan terdampak bencana dan memerlukan penanganan lebih lanjut.
"Ada lebih kurang 3.700 di tiga provinsi ini yang harus dikerjakan semua dan itu tentu perlu waktu," ujar Tito.
Jumlah tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas.
Ia menjelaskan sekolah umum seperti PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sementara, pendataan madrasah dan pondok pesantren dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
"Untuk TK, SD, SMP itu dikoordinasikan oleh Kemendikdasmen. Sedangkan, madrasah dan pondok pesantren menjadi tanggung jawab Kementerian Agama untuk pendataannya," ucap Tito.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap proses rehabilitasi fasilitas pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran sehingga kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana dapat kembali berlangsung secara normal.
