JAKARTA - Upaya pemulihan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Barat terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemerintah pusat.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak akibat bencana tersebut.
Pemerintah daerah menargetkan agar masyarakat yang terdampak dapat segera menempati rumah permanen setelah selama ini tinggal di hunian sementara. Program pembangunan hunian tetap ini menjadi bagian dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Selain menyediakan tempat tinggal yang lebih layak, pembangunan hunian tetap juga diharapkan mampu membantu warga memulai kembali aktivitas ekonomi dan sosial mereka. Dengan tempat tinggal yang aman dan permanen, masyarakat dapat lebih fokus membangun kembali kehidupan setelah terdampak bencana.
Pembangunan Hunian Tetap Dimulai Setelah Lebaran
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyatakan pembangunan 49 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat korban bencana alam banjir bandang di daerah ini ditargetkan setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
“Kita targetkan dalam tahun 2026 ini seluruh huntap di Aceh Barat selesai,” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi kepada wartawan, Selasa.
Hal ini ia sampaikan seusai meresmikan penggunaan sebanyak enam unit hunian sementara bagi masyarakat korban bencana alam di Desa Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat.
Peresmian hunian sementara tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan warga terdampak bencana memiliki tempat tinggal sementara sebelum hunian tetap selesai dibangun.
Lokasi Pembangunan Huntap di Beberapa Kecamatan
Tarmizi mengatakan, pemerintah telah merencanakan pembangunan 49 unit huntap yang tersebar di beberapa titik seperti di Kecamatan Pante Ceureumen, Sungai Mas, dan Woyla.
Penentuan lokasi pembangunan hunian tetap tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah yang paling terdampak banjir bandang. Dengan demikian, warga yang rumahnya rusak parah dapat segera mendapatkan tempat tinggal baru yang lebih aman dan layak.
Pemerintah daerah juga memastikan bahwa pembangunan hunian tetap dilakukan secara terencana agar proses relokasi dan pemindahan warga dapat berjalan dengan lancar.
Kolaborasi dengan BNPB untuk Percepatan Pembangunan
Pembangunan hunian tetap ini, kata dia, merupakan hasil kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan ditargetkan selesai dalam waktu dua bulan setelah Lebaran.
Kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan sekaligus memastikan kualitas hunian yang dibangun sesuai standar yang telah ditetapkan.
Ia mengatakan pembangunan hunian tetap tersebut sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat, setelah pemerintah daerah melakukan verifikasi faktual terhadap kerusakan rumah masyarakat yang terdampak bencana alam banjir bandang di sejumlah kecamatan di daerah ini.
Proses verifikasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam menentukan jumlah rumah yang akan dibangun serta lokasi pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Harapan Pemulihan Kehidupan Masyarakat
"Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap setelah pembangunan huntap tersebut selesai, nantinya tidak ada lagi masyarakat yang menempati hunian sementara, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat di daerah ini kembali normal dan benar-benar pulih," kata Tarmizi.
Dengan selesainya pembangunan hunian tetap, pemerintah berharap warga yang terdampak banjir bandang dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Hunian yang layak tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi masyarakat untuk memulai kembali aktivitas sosial dan ekonomi.
Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana, sekaligus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman, nyaman, dan permanen setelah mengalami kerugian akibat bencana alam yang melanda wilayah tersebut.